Jawaban:
Dikarenakan, sejarah mencatat bahwa sebelum era reformasi, tepatnya di masa kepemimpinan Presiden Soeharto, Pemerintah Indonesia melegalkan yang dinamakan Dwi Fungsi ABRI; jadi selain menjadi sistem alat pertahanan dan keamanan negara, ABRI juga dituntut untuk aktif dalam bidang Sosial - Politik Negara, dan sejarah mencatat kedudukan ABRI dalam politik di Era Dwi Fungsi ABRI menimbulkan polemik, contohnya Peran ABRI yang mulai melenceng dengan dijadikan nya ABRI sebagai Gubernur, yang mempermudah Presiden Soeharto (dari kalangan militer) untuk mengatur pemerintahan Indonesia selaras mungkin, dengan berdirinya otoriter kepemimpinan kurang lebih 30 tahu. Dan posisi ABRI seharusnya merupakan posisi netral, politik ABRI ialah politik Negara, tidak boleh terombang ambing dengan kepentingan golongan tertentu. Seperti yang dikatakan oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman.
Penjelasan:
[answer.2.content]
